Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi(Studi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya)
DOI:
https://doi.org/10.57213/antigen.v3i1.557Keywords:
Implementation of Relocation Policy, Market Relocation , Oba KomiAbstract
The policy of relocating the market from Rada Mata market to Oba Komi market permanently aims to organize a better and cleaner city because the existence of Rada Mata market raises several problems, the first is the narrow location of the market, the place is not strategic, the existence of gas stations, and access to highways leading to the airport and the port which results in traffic congestion. The policy of the Southwest Sumba Regency government is a good solution, but in the implementation of the policy is not optimal, there is no firmness from the government to continue implementing the existing decision but what happens is all traders return to selling in the relocated market. Type of Qualitative Research. This study aims to determine, analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Regional Government policy on the relocation of the Rada Mata market to the Oba Komi marke.
References
Abdul Halim & Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetekan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Bandung Alfabeta.
LAN. 2011. Instrument Akuntabilitas Bidang Auditif. Jakarta: LAN.
M. Kim, AnnetteWeng. Jurnal Pengembangan dan Politik Kebijakan. Vol. 18 No. 1
Moleong, Lexi. J. 2017.Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Mustafa S, Sutrisnodan Rosidi. 2010. Evaluasi Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan KetepatwaktuanPelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Jurnal Akuntansi.
Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di negara-negara berkembang.Yogyakarta. Pustaka Belajar
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PERM.PAN42007
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.112 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang. Intelegensi Media.
Sore B. Uddin dan Sobirin.2017. Kebijkan Publik Makasar CV SAH Media
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta
Susila, Ismet. 2015. Implementasi Dimensi lanyanam Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: CV Budi Utama
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah.
Widodo, Joko. 2016. Evaluasi Kebijakan Publik;Konsep Aplikasi, EvaluasiProses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.